SEJARAH UNU GORONTALO

Gorontalo dalam Perspektif Sejarah

Pra Kemerdekaan

Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di kawasan timur Indonesia ajarannya masuk dari Ternate dan Bugis-Makasar. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara.  Gorontalo menjadi pusat  pendidikan  dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Kedudukan Kota Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Tuwawa (Pinogu) saat ini Kecamatan Pinogu daerah paling timur di perbatasan Bolaang Mongondow, tepatnya di daerah perbukitan yang saat itu Gorontalo masih berbentuk lautan. Menurut Penelitian, pada tahun 1508 M, Kerajaan Gorontalo yang berkedudukan di Pinogu di pindahkan oleh Raja Amai  di Bube Suwawa pinggiran sungai Bone yang saat ini menjadi tempat lahirnya pahlawan nasional Nani Wartabone sebagai pelopor hari patriotik 23 Januari 1942 dinyatakan hari bersejarah merdekanya Gorontalo dari penjajahan Belanda yang sampai saat ini setiap tahun diperingati oleh masyarakat Gorontalo.

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Nani Wartabone berjuang melapaskan diri dari penjajahan dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan  secara  nasional. Oleh karena itu  Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Gorontalo ”yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan  bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia

Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan “Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja” sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur

Daerah Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulaweis Utara); Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulawesi Tengah) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Adat dan Tradisi, Asal Usul Gorontalo

Dengan letaknya yang stategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo  yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol Toli-Toli, Donggala, dan Bolaang Mongondow. Sebelum masa penjajahan, keadaaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan  yang  diatur  menurut hukum adat ketatanegaraan  Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut “Pohala’a”.  Daerah Gorontalo ada lima pohala’a :

  • Pohala’a Suwawa
  • Pohala’a Gorontalo
  • Pohala’a Limboto
  • Pohala’a Boalemo
  • Pohala’a Atinggola
Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah”.  Pohalaa  Gorontalo merupakan  pohalaa  yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal usul nama Gorontalo terdapat  berbagai  pendapat dan penjelasan antara lain:
  • Berasal dari “Hulontalangio”, nama salah satu kerajaan yang di singkat menjadi hulontalo.
  • Berasal dari “Hua Lolontalango” yang artinya orang-orang Gowa yang berjalan lalu lalang.
  • Berasal dari “Hulontalangi”   yang artinya lebih mulia.
  • Berasal dari “Hulua Lo Tola” yang artinya tempat  berkembangnya  ikan
  • Berasal dari “Pongolatalo”  atau “Puhulatalo”  yang  artinya  tempat
  • Berasal dari Gunung Telu yang artinya tiga buah gunung.
  • Berasal dari “Hunto” suatu tempat yang senantiasa digenangi
Jadi asal usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas kata “hulondalo” hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo. Pada masa penjajahan karena kesulitan dalam melafalkan, orang Belanda ucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo.

Dalam struktur adat Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linula, yang sesungguhnya menurutkan azas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut “Buatula Totolu”, yaitu :

  • Buatula Bantayo; dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.
  • Buatula Bubato; dikepalai oleh Raja (Olongia) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat.
  • Buatula Bala; yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Setiap Raja di daerah Ia dipilih melalui Bantayo Poboide dan dapat diberhentikan atau di mazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan berada dalam tangan  Bantayo  Poboide sebagai penjelmaan dari pada kekuasaan rakyat. Jabatan Jogugu  Gorontalo lahir pada tahun 1870 sebagai penguasa tertinggi di tingkat desa dalam wilayah kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu “Patila” (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lo Lipu setingkat dengan camat. Disamping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari terdapat suatu Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide) yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri, sehingga tugas Bantayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut :
  • Menetapkan adat dan hukum adat.
  • Mendampingi serta mengawasi pemerintah.
  • Menggugat Raja.
  • Memilih dan menobatkan Raja dan pembesar-pembesar lainnya .
Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi. Pada dasarnya terdapat banyak bahasa daerah di Gorontalo. Namun selain bahasa Gorontalo ada tiga bahasa yang cukup dikenal masyarakat di wilayah ini, yaitu Bahasa Gorontalo, Bahasa Suwawa (disebut juga Bahasa Bune/Bonda), Bahasa Bulango dan Bahasa Atinggola (Bahasa Andagile).  Dalam proses perkembangannya  Bahasa Gorontalo lebih dominan sehingga menjadi lebih dikenal oleh masyarakat di seantero Gorontalo. Saat ini Bahasa Gorontalo telah dipengaruhi oleh  Bahasa Indonesia  arab dan Bahasa Melayu, sehingga kemurnian bahasanya agak sulit diperoleh dalam penuturan Orang Gorontalo.

Dalam adat-istiadat Gorontalo, setiap warna memiliki makna atau lambang tertentu. Karena itu, dalam upacara pernikahan masyarakat Gorontalo hanya menggunakan empat warna utama, yaitu merah, hijau, kuning emas, dan ungu. Warna merah dalam masyarakat adat Gorontalo bermakna keberanian dan tanggung jawab; hijau bermakna ‘kesuburan, kesejahteraan, kedamaian, dan kerukunan’; kuning emas bermakna ‘kemuliaan, kesetian, kebesaran, dan kejujuran, sedangkan warna ungu bermakna ‘keanggunanan dan kewibawaan’. Pada umumnya masyarakat adat Gorontalo enggan mengenakan pakaian warna coklat karena coklat melambangkan ‘tanah’. Karena itu, bila mereka ingin mengenakan pakaian warna gelap, maka mereka akan memilih warna hitam yang bermakna ‘keteguhan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa’. Warna putih bermakna ‘kesucian atau kedukaan,Mayarakat Gorontalo lebih suka mengenakan warna putih bila pergi ke tempat perkabungan atau kedukaan atau ke tempat ibadah (masjid).   Biru muda sering dikenakan pada saat peringatan 40 hari duka, sedangkan biru tua dikenakan pada peringatan 100 hari duka. Dengan dasar pandangan terhadap warna tersebut, maka pada hiasan untuk upacara pernikahan masyarakat Gorontalo hanya menggunakan empat warna utama di atas (merah, hijau, kuning emas, dan ungu).

Sebagaimana disebutkan di atas, masyarakat Gorontalo memiliki pakaian khas tersendiri untuk berbagai upacara adat  baik perkawinan, pengkhitanan, pembeatan, kematian (duka) dan penyambutan tamu.  Pakaian adat pengantin disebut Paluawala atau Bili’u, ini adalah sebagian budaya yang ada di daerah Gorontalo.  Perbedaan tersebut didasarkan kepada kondisi demografis, karakter masyarakat serta tingkat perkembangan kebutuhan hidup. Namun demikian setidaknya terdapat beberapa unsur-unsur serta wujud-wujud kebudayaan yang sifatnya universal dan pasti ada di setiap kelompok masyarakat manapun, Oleh karenanya pengkajian mengenai berbagai hal mengenai kebudayaan sangat menarik untuk dikaji.

Bahasa Budaya dan Agama

Demi menjaga kelestarian bahasa daerah, maka diterbitkanlah Kamus Bahasa Gorontalo-Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Suwawa-Bahasa Indonesia serta Kamus Bahasa Atinggola-Bahasa Indonesia. Selain itu, telah berhasil diterbitkan dan disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia perihal penerbitan Al-Qur’an yang dilengkapi terjemahan bahasa Gorontalo (Al-Qur’an terjemahan Hulontalo). Disamping itu, pendidikan muatan lokal Bahasa Gorontalo masih terus dipertahankan untuk dijadikan bahan ajar di Sekolah Dasar sebagai kurikulum muatan lokal. Meskipun Catatan Buku Tua Gorontalo yang ada di masyarakat sepenuhnya ditulis menggunakan Aksara Arab Pegon (Aksara Arab Gundul) akibat dari afiliasi agama Islam dengan Adat Istiadat, Gorontalo sebenarnya memiliki aksara lokal sebagai identitas kesukuan yang sangat tinggi nilainya, yaitu “Aksara Suwawa-Gorontalo”.

Kebudayaan atau adat istiadat, agama, pakaian, dan norma – norma di Gorontalo  tentang  agama, masyarakat Gorontalo hampir dapat dikatakan semuanya beragama Islam (99 %). Islam masuk ke daerah Gorontalo sekitar abad ke-16. Ada kemungkinan Islam masuk ke Gorontalo sekitar tahun 1512 Masehi (abad XV) jauh sebelum wali songo di Pulau Jawa, yaitu ditandai dengan adanya makam seorang wali yang bernama ‘Ju Panggola’ di kelurahan Dembe I kecamatan kota barat, tepatnya di wilayah perbatasan kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo. Pada waktu dulu di wilayah Gorontalo terdapat pemerintahan kerajaan yang bernapaskan Islam. Raja Kerajaan Gorontalo yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Amai (1550—1585), yang dalam bahasa arab raja diartikan Sultan, kemudiannya namanya diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam di Provinsi Gorontalo,

Kepercayaan dan agama yang dianut mayoritas masyarakat Gorontalo adalah Islam yang “berkarakter ahlulsunnah wal jamaah”  Bagi kaum rasionalis, kepercayaan-kepercayaan orang-orang tua ini seharusnya ikut mati sejalan dengan modernisasi yang merambah seluruh sisi kehidupan manusia. Namun demikiankah yang terjadi para kyai dan ulama nahdiyyin di Gorontalo dalam menyebarkan ajaran nahdiyyin dilekatkan pada tradisi adat istiadat masyarakat Gorontalo, Sehingganya Gorontalo dikenal dengan Serambi madinah yang didalammnya adalah masyarakat adat yang  beragama dengan simbol “Adati lo syareati – adati hula-hula’a to syareati”. Artinya bukan adat Gorontalo jika tidak bernilai kandungan ajaran Islam yang disandarkan pada hukum Islam. Prilaku tradisi ini ternyata tetap eksis dan bahkan berkembang dan merasuk ke dalam banyak segi kehidupan keberagamaan masyarakatnya. Kepercayaan-kepercayaan ini bahkan ikut mewarnai arsitektural kota dan perabadaban masyarakat.

Gorontalo memiliki budaya dan kebudayaan tersendiri. Istilah kebudayaan  berasal dari bahasa sansekerta, yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berati budi atau akal, oleh karena itu kebudayaan diartikan hal-hal yang berkaitan dengan akal. Kebudayaan juga sering diartikan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. masyarakat merupakan organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut.  Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat dibedakan, sebuah kebudayaan tidak akan terbentuk jika tidak ada masyarakat yang menjadi penciptanya, sedangkan manusia itu hidup berkelompok dan membentuk sebuah masyarakat sehingga masyarakat dan kebudayaan sangat berkaitan erat. Tentang seni dan budaya, Gorontalo sebagai salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi memiliki aneka ragam kesenian daerah, baik tari, lagu, alat musik tradisional, adat-istiadat, upacara keagamaan, rumah adat, dan pakaian adat. Tarian yang cukup terkenal di daerah ini antara lain, Tari Bunga, Tari Polopalo, Tari Danadana, Zamrah, dan Tari Langga. Sedangkan lagu-lagu daerah Gorontalo yang cukup dikenal oleh masyarakat Gorontalo adalah Hulandalo Lipuu (Gorontalo Tempat Kelahiranku), Ambikoko, Mayiledungga (Telah Tiba), Mokarawo (Menyulam Kerawang), Tobulalo Lo Limuto (Di Danau Limboto), dan Binde Biluhuta (Sup Jagung). Dan Alat musik tradisional yang dikenal di daerah Gorontalo adalah Polopalo, Bambu, dan Gambus (berasal dari Arab). Agama Islam pertama masuk ke Gorontalo sekitar tahun 1510 Masehi, melalui pesisir Bone Pantai dibawa oleh  Raja Babulah yang di kenal dengan (Sultan Abdullah) berasal dari Ternate, dan penyebaran diperkuat oleh Raja Bone dan para (Saudagar Bugis) melalui jalur perdagangan. Raja Bone bersama para saudagar dengan kapal Pinisi berlabuh dipesisir sungai Bone sekitar Talumolo (yang saat ini di kenal dengan Jembatan Talumulo dan di tepian sungai bone itulah saudagar bugis menurunkan bahan dagangannya sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam, hingga kini daerah tersebut dinamakan Kampus Bugis atau kelurahan Bugis.

Perkembangan Masa Penjajahan

Secara umum kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dimulai pada abad ke-15, karena tertarik rempah-rempah dari Indonesia, terutama rempah-rempah yang berasal dari kepulauan  Maluku. Bangsa Barat pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis yang berlayar dari Malaka menuju Gresik di Jawa Timur dan selanjutnya ke Maluku tempat pengumpulan rempah-rempah. Kemudian menyusul Bangsa Spanyol yang datang pada tahun 1521 dengan dua buah kapal laut melalui Philipina, Kalimantan Utara, Tidore, Bacan, dan Jailolo, sampai berlayar ke Maluku hingga tahun 1534.

Menurut catatan sejarah, Jazirah Semenanjung Gorontalo (Gorontalo Peninsula) terbentuk kurang lebih 1300 tahun lalu, di mana Kerajaan Suwawa telah ditemukan berdiri pada sekitar  tahun 700 Masehi atau pada abad ke-8 Masehi.    Hal ini diperkuat dengan ditemukannya makam para Raja di tepian hulu sungai Bulawa. Tidak hanya itu, makam Raja Suwawa lainnya dapat kita temukan di hulu sungai Bone, yaitu makam Raja Moluadu, Raja Tangahu, dan lain lain (Raja di Kerajaan Suwawa) bersama dengan makam istrinya dan anaknya.  Namun, sebagai salah satu jazirah tertua di Sulawesi dan Nusantara, Semenanjung Gorontalo pun tidak hanya memiliki catatan sejarah pada prasasti makam-makam Rajanya dahulu, melainkan pula memiliki situs prasejarah yang telah ditemukan. Situs Oluhuta, merupakan sebuah situs prasejarah dan memiliki makam prasejarah di dalamnya. hal ini dapat menjadi bukti bahwa Gorontalo telah memiliki peradaban yang sangat lampau.

Sementara itu, Kota  Gorontalo merupakan salah satu kota tua di pulau Sulawesi selain kota Makassar, Parepare dan Manado. Diperkirakan, kota Gorontalo sudah terbentuk sejak kurang lebih 400 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1500-an pada abad ke-16. Kota Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Timur Indonesia, selain Ternate (sekarang bagian dari Provinsi Maluku Utara) dan Bone (sekarang bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan). Seiring dengan penyebaran agama tersebut, kota Gorontalo akhirnya menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah “Tomini-Bocht” seperti Bolaang Mongondow (Sulawesi utara), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan, Kota Gorontalo memiliki letak yang sangat strategis, posisinya menghadap langsung ke Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Selanjutnya Bangsa Belanda datang ke Indonesia dan tiba di Banten pada tahun 1596 yang juga merupakan tempat perdagangan rempah-rempah dari daerah sekitarnya. Kemudian pada  tahun 1607 Belanda berkunjung ke Sulawesi Utara, atas persetujuan Sultan Ternate. Karena Sulawesi Utara merupakan bagian kekuasaannya. Orang-orang Belanda ini ditugasi oleh Sultan Ternate untuk menyuruh semua orang Ternate yang berada di Manado kembali ke Ternate. Hal ini dilakukan untuk memudahkan orang-orang Belanda memukul mundur Spanyol yang berada di Manado yang datang ke Sulawesi Utara melaui Philipina. Di tahun 1617 Spanyol mencoba menyebarkan ajaran agama Katholik di sekitar danau Tondano, namun mereka mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Untuk maksud tersebut dalam tahun 1643 para elite lokal  mengundang Belanda yang beragama Kristen Protestan dimintai bantuannya

Kawasan Gorontalo menjadi penting karena mengandung bahan-bahan makanan seperti beras, cokelat, dan kelapa, selain itu di bagian pegunungan juga terdapat tambang emas, seperti di daerah Samalata, Marisa, Bonepantai, dan Bintauna. Melihat kondisi tersebut VOC mendirikan  factorij,  melalui kantor dagang tersebut kontrak-kontrak dagang antara pemerintah Belanda dengan Gorontalo resmi dimulai. Namun dalam perkembangan setelah Gubernur VOC Robertus Padtbrugge mengangkat Peter Kock sebagai wakil VOC di Gorontalo pada tahun 1727 mulai mencampuri urusan pemerintahan kerajaan yang dampaknya mengganggu tatanan pemerintah tradisional Gorontalo dan menimbulkan gejolak di kerajaan. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Botutihe Raja Gorontalo, Belanda memberikan tekanan dengan mengeluarkan larangan untuk mengangkat seorang raja pada setiap kerajaan. Namun Raja  Gorontalo lebih memperkuat kekuasaan guna melawan hegemoni Belanda dengan jalan menempatkan ibukota kerajaan pada lokasi strategis yakni di dekat muara sungai Bone yang merupakan pintu masuk bangsa-bangsa Barat ke wilayah Gorontalo.

Kontrak-kontrak yang dibuat oleh Bangsa Belanda pada tahun 1678, 1689, 1710, 1730, 1735, 1746 sangat merugikan Gorontalo. Pada tahun 1824 daerah  Limo Lo Pohalaa  telah berada dibawah  kekusaan seorang asisten Residen disamping  Pemerintahan tradisonal. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah “Rechtatreeks Bestur“.

Perkembangan selanjutnya, pergantian politik pemerintahan VOC ke Pemerintahan Hindia-Belanda pada peralihan abad ke-18 sampai abad ke-19 ditandai dengan adanya kebangkrutan VOC yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecurangan pembukuan, korupsi, kemampuan pegawai yang lemah, sistem monopoli, dan sistem paksa yang membawa kemerosotan  moral para penguasa dan penderitaan penduduk. Memasuki abad ke-19 seiring peralihan pemerintahan tersebut proses sentralisasi administrasi pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat desa merupakan hal yang tak dapat terhindarkan bagi negeri-negeri jajahan Belanda, khususnya Gorontalo.

Kajian fenomena historis di Gorontalo, khususnya mengenai konflik antara Gorontalo dengan Belanda yang berakhir dengan perlawanan kolektif, pada dasarnya merupakan akumulasi dari faktor-faktor periode sebelumnya dan kemudian dijawab oleh kaum nasionalis bersama rakyat sebagai pendukungnya dengan jalan reaksi total yang ditandai adanya penyergapan, penangkapan, dan penahanan sejumlah petinggi pemerintah Hindia  Belanda yang berkuasa di Gorontalo. Akan tetapi ketika Jepang telah berhasil menduduki wilayah Gorontalo perubahan terjadi yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di Gorontalo.

Perkembangan Daerah Otonom

Daerah  Gorontalo telah dinyatakan otonom menjadi sebuah provinsi pada Desember 2000; sekitar 18 tahun lalu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 beribukota di Kota Gorontalo dengan luas wilayah 12.435  km2  , latitude 0º 19′ – 0º 57′ Lintang Utara, Longitude 121º 23′ – 125º 14′ Bujur Timur, jumlah Penduduk 1.297.990 , kepadatan 88/km2 , Jumlah 5 Kabupaten  1 Kota, 77 Kecamatan dan 735 Desa/kelurahan, terdapat 5 peninggalan kerajaan kecil masing-masing (kerajaan Suwawa, kerajaan Bolango, kerajaan Atinggola dan kerajaan Gorontalo) dan memiliki bahasa pengatar pergaulan (bahasa Suwawa yang dikenal dengan bahasa Bune=bonda, Bahasa Bulango, Bahasa Atinggola dan Bahasa Gorontalo),  selain itu bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi keluarga dan masyarakat setiap hari adalah Bahasa Indonesia. Data ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat dengan rencana pemekaran kecamatan dan desa di Provinsi Gorontalo yang diprediksi akan selesai pada tahun 2020 mendatang. Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah hasil pemekaran yang terbilang sukses. Seperti halnya daerah lain, Provinsi Gorontalo pun memiliki berbagai julukan, di antaranya: “Provinsi Agropolitan, Bumi Maleo, Provinsi Minapolitan, Bumi Para Sastrawan, The Hidden Paradise” Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam Etnis yang berbentuk Pohala’a (Keluarga), di antaranya Pohala’a Gorontalo (Etnis Hulontalo), Pohala’a Suwawa (Etnis Suwawa/Tuwawa), Pohala’a Limboto (Etnis Limutu), Pohala’a Bolango (Etnis Bulango/Bolango) dan Pohala’a Atinggola (Etnis Atinggola) yang seluruhnya dikategorikan kedalam suku Gorontalo atau Suku Hulontalo.  Penyebaran Diaspora Orang Gorontalo telah mencapai 5 kali lipat dari total penduduknya sekarang yang tersebar di seluruh dunia

Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sebelumnya, semenanjung Gorontalo (Hulonthalo) merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kotamadya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah di Era Reformasi, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000  dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Ibukota provinsi Gorontalo adalah  Kota Gorontalo (sering disebut juga Kota Hulonthalo) yang terkenal dengan julukan “Kota Serambi Madinah“. Meskipun  terbilang muda perihal pemekaran daerah, sebenarnya Provinsi Gorontalo lebih  dahulu  dikenal sejak zaman kolonial Belanda dengan kota-kota tua yang dimilikinya selain  Kota Gorontalo  (Hulontalo),  antara lain:  Suwawa (asal kata Tuwawa),  Limboto (asal kata Limutu), Tilamuta, Kwandang, Paguat (asal kata Pohuwato), Marisa, Popayato, Atinggola

Masa Kemerdekaan

Pada Oktober 1939 dibentuk pula GAPI di Gorontalo, yang beranggotakan seluruh organisasi yang ada di Gorontalo. GAPI mengadakan rapat umum pertama dengan salah satu oratornya adalah Kusno Danupoyo. Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942 Pada tahun 1941 pemerintah Belanda merencanakan pembumi hangusan segala aset di daerah jajahan termasuk di daerah Gorontalo apabila terjadi serbuan Jepang. Rencana ini diketahui oleh seorang wanita yang bernama Saripa Rahman Hala, yang sehari-hari bertugas selaku penyelidik pada pemerintahan Belanda. Dilandasi semangat nasionalisme, Saripa Rahman Hala membocorkan informasi ini kepada O.Kaharu dan ahmad Hipy dan diteruskan ke Kusno Danupoyo. Dalam menghadapi rencana Belanda tersebut, dilangsungkan rapat rahasia di kediaman Kusno Danupoyo. Hasilnya dibentuk komite duabelas sebagai wadah perjuangan. Komite ini terdiri atas Nani Wartabone (Ketua), Kusno Danupoyo (Wakil ketua), Oe.H. Buluati (Sekretaris), A.R.Ointoe (Wakil sekretaris), beranggotakan: Usman Monorfa, Usman Hadju, Usman Tumu, A.G.Usu, M.Sugondo, R.M.Danuwatio, Sagaf Alhasni dan Hasan Badjeber. Tanggal 23 Januari 1942 dilaksanakan perebutan kekuasaan dari tangan penjajah Belanda dengan menangkap 15 orang anggota pemerintah Belanda di Gorontalo. Pada saat itu dengan dipimpin oleh Nani Wartabone dinaikkan dan dikibarkan bendera Merah Putih sebagai bukti bahwa daerah Gorontalo telah merdeka.

Untuk melaksanakan pemerintahan yang ditinggalkan Belanda dibentuk pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang terdiri dari 12 orang anggota komite duabelas dibawah pimpinan Nani Watabone. Berita tentang peristiwa 23 Januari dan berdirinya PPPG di Gorontalo, disebarkan ke daerah di sekitarGorontalo dengan maksud guna membangkitkan semangat perjuangan rakyat di daerah tersebut untuk meraih kemerdekaan. Diutuslah Muhammad Tahir ke Banggai, Ismail Komda ke Ampana, Dai Wartabone ke Una-una dan Ibrahim Usman ke Toli-Toli. Masa Pendudukan Jepang Jepang masuk ke Gorontalo pada Februari 1942. Mereka mulai memperkuat kedudukannya pada bulan Maret 1942 dengan mengibarkan bendera Hinomaru berdampingan dengan sang saka merah putih. Pada bulan Juni 1942 pemerintahan Gorontalo yang merdeka, diambil alih oleh Jepang. Selama pendudukan Jepang tercatat sebuah peristiwa patritoik yaitu perlawanan Ali Palalu dan Kasim pada bulan Maret 1943. Perlawanan mereka terkait dengan aturan Jepang yang mewajibkan menanam kapas dan melarang membawa beras dari satu desa ke desa yang lain. Dalam peristiwa tersebut, beberapa orang polisi Jepang tewas. Ali Palalu dan Kasim beserta teman-temannya ditangkap dan dihukum pancung. Pada 9 September 1945 pemerintah Jepang di Gorontalo menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan Goontalo dibawah pimpinan Nani Wartabone, ditandai dengan penurunan bendera Hinomaru dan penaikan bendera sang saka merah puth.

Masa Kemerdekaan Beberapa hari setelah penyerahan kekuasan Jepang, tentara sekutu tiba di Manado. Ikut serta dalam rombongan tersebut, NICA yang bertugas menyelidiki tawanan-tawanan Belanda. Berita kedatangan NICA ini, diketahui oleh pimpinan pemerintahan daerah Gorontalo. Oleh karenanya pada 5 November 1945 didirikan suatu badan yang bernama dewan nasional. Hasil keputusan dewan nasional yang terkenal dengan ”putusan dharma dua” yaitu bahwa pemerintahan di Gorontalo adalah bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan bahwa pemerintahan di Gorontalo dipimpin oleh seorang kepala daerah. Putusan ini hendak menegaskan bahwa rakyat Gorontalo menolak masuknya NICA sebagai bagian dari Belanda yang ingin menegakkan kembali pemerintah kolonial. Pada November 1945, tentara NICA masuk ke Gorontalo dengan membonceng tentara Sekutu yang dipimpin Mayor Wilson. Salah satu peristiwa patriotik rakyat Gorontalo dalam menentang NICA adalah penyerangan tangsi NICA di kota Gorontalo.

Desember 1945 Yusuf Yunus bersama pasukan bawah tanah mengadakan serangan ke asrama NICA. Mereka menyamar menjadi penjual ikan. Sebelum maksud mereka untuk membongkar gudang senjata teraksana, pihak NICA telah melihat mereka dan melakukan penembakan. Yusuf Yunus dan anggota pasukan yang lain berhasil meloloskan diri akan tetapi Harun Honggo tertembak dan gugur di tempat. Sebagai wujud nyata rakyat Gorontalo untuk menentang kembali pejajahan maka pada tahun 1946 berdiri organisasi yang bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia (Gerkindo) dan diketuai oleh Abdulah Uno. Pada tahun 1947 berdiri organisasi yang bernama Gerakan Pemuda Indonesia (Gerpindo) dengan tujuan yang sama. Di antara pemuda yang menjadi aktivis Gerpindo adalah G.Bokings dan Az.Hippy. Pada tahun 1946 berdiri Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. Para tokoh Gorontalo yang duduk sebagai anggota parlemen NIT menuntut pembubaran NIT karena tidak sesuai dengan semangat konstitusi NKRI.

Tercatat ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Ayuba Wartabone sebagai wakil dari Gorontalo: ”Rakyat Gorontalo sekali ke Yogya tetap ke Yogya, sekali merdeka tetap merdeka”. Pada tahun 1958 terjadi peristiwa PERMESTA di Sulawesi Utara. Mereka menyiarkan pernyataan bahwa bergabung dengan gerakan PRRI di Padang. Mereka juga meminta Nani wartabone agar bergabung dengan PERMESTA. Akan tetapi usaha ini gagal, bahkan Nani Wartabone melakukan perlawanan dengan jalan bergerilya di rimba Suwawa, sehingga pasukan yang beliau pimpin dikenal sebagai pasukan rimba. Pada Mei 1958 batalion 512 Brawijaya tiba di Gorontalo dibawah pimpinan Mayor Agus Prasmono. Mereka mengadakan pembersihan PERMESTA yang ada di Gorontalo. Operasi ini berjalan lancar karena mendapat dukngan rakyat. Bahkan anggota detasemen I ini banyak putra Gorontalo, diantaranya Kapten Piola Isa sebagai komandan detasemen I batalyon 512.

Pada tahun 1964 terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan intruksi yang diberi nama DWIKORA. Untuk mendukung operasi tersebut, Angkatan Udara mengerahkan pesawat B-25 Mitchel, UF-1 Albatros, C-130 Hercules, TU-16. Dalam operasi ini, seorang tokoh Gorontalo ikut terlibat yaitu Letkol Pnb Djalaludin Tantu. Beliau menerbangkan pesawat C-130 Hercules dengan nomor T-1307. Pesawat yang diterbangkan oleh Letkol Pnb Djalaludin Tantu ini membawa pasukan PGT berjumlah 47 orang dipimpin Letkol Udara Sugiri Sukani, yang akan diterjunkan di daerah perbatasan. Pesawat kehilangan kontak dan dinyatakan hilang. Seluruh penumpangnya dinyatakan gugur, termasuk Letkol Pnb Djalaludin Tantu dan Letkol Udara Sugiri Sukani.  Untuk mengenang perjuangannya, nama Djalaludin Tantu diabadikan sebagai nama bandara di Gorontalo. Dalam masa peralihan dari orde lama dan orde baru, para pelajar dan mahasiswa Indonesia bergabung dalam angkatan 1966 menuntut TRITURA. Perjuangan Angkatan 66, berlaku dalam suka duka, dalam pahit manis perjuangan. Banyak resiko yang ditempuh, mulai dari sekedar penderitaan kekurangan makan, tekanan dan siksaan fisik, sampai pada kematian. Banyak korban tewas dalam perjuangan panjang menegakkan Ode Baru.

Dalam aksi tanggal 24 Februari 1966 di Jakarta, gugur dua orang pejuang Angkatan 66, yakni Zubaedah (PII/KAPPI), dan Arief Rahman Hakim (HMI/KAMI). Selain itu di sejumlah daerah terdapat pejuang angkatan 66 yang gugur diantaranya Yusuf Hasiru, asal Gorontalo dan Dicky Oroh (Kedunya Pelajar di Manado) gugur tanggal 31 Maret 1966. Untuk mengenang perjuangannya, nama Yusuf Hasiru diabadikan sebagai nama jalan di kota Gorontalo. Masa Pembangunan Pada masa pembangunan, patriotisme tidak lagi berwujud perlawanan bersenjata melawan kolonialisme, tetapi sudah berbentuk perlawanan terhadap kebodohan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan. Semangat patriotisme tersebut tercermin dalam berbagai sektor pembangunan. Di bidang pendidikan, sejarah mencatat jejak langkah patriotisme terjadi sewaktu berdirinya IKIP Negeri Manado cabang Gorontalo.

Pada akhir tahun 1971,caretaker rektor IKIP Negeri Manado mengeluarkan instruksi bahwa mulai tahun 1972 IKIP Negeri Manado cabang Gorontalo tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru dan dinyatakan phasing out (penutupan secara bertahap). Instruksi ini segara disusul dengan diterbitkannya SK nomor 269/I/1972 tanggal 27 Oktober 1972. Instruksi ini ibarat petir di siang bolong, jelas menimbulkan kepanikan di kalangan civitas akademika karena terkait dengan hidup dan matinya lembaga. Berbagai pihak internal maupun eksternal kampus berusaha berjuang agar IKIP Manado Cabang Gorontalo tetap eksis. Perjuangan membuahkan hasil dengan dikeluarkannya SK Rektor IKIP Manado nomor:951/I/1975 tentang pencabutan SK phassing out. IKIP Manado Cabang Gorontalo diizinkan untuk menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 1976. Pada tahun 1980 terjadi lagi phassing out kedua, dimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1980, IKIP Manado Cabang Gorontalo harus ditutup. Bahkan senat IKIP Manado berencana menjadikan IKIP Manado cabang Gorontalo menjadi Fakultas Pendidikan Lingkungan hidup. Menghadapi hal ini, maka pimpinan lembaga dan seluruh civitas akademika beserta pemerintah daerah kota dan kabupaten Gorontalo terus melakukan upaya perjuangan di pusat. Akhirnya pemerintah pusat menyetujui perubahan status IKIP Manado cabang Gorontalo menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo terhitung mulai 7 September 1982. Selanjutnya seiring perkembangan dan tuntutan zaman, maka FKIP Unsrat berubah status menjadi STKIP Gorontalo pada 1993, selanjutnya beralih status menjadi IKIP Negeri Gorontalo pada 2001 dan akhirnya menjadi Universitas Negeri Gorontalo pada 2004. Demikian pula dengan perubahan status Fakultas Madya Tarbiyah IAIN Alauddin di Gorontalo berubah status menjadi STAIN Sultan Amai Gorontalo

Masa Perintisan Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Keinginan mendirikan Perguruan Universitas Nahdhatul Ulama  merupakan cita-cita para tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama di Provinsi Gorontalo . KH. Abbas Rauf tokoh ulama Nahdiyyin sangat serius untuk memperhatikan pendidikan.  bahkan ada beberapa luas tanahnya dihibahkan untuk pendidikan dan agama. Sejak terbentuknya provinsi Gorontalo idea KH Abbas Rauf ini terus digagas oleh generasi Nahdiyyin untuk berkeinginan mendidirikan sekolah unggulan Nahdlatul Ulama (SD-SMP-SMA) bahkan sampai berdirinya sebuah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Gorontalo. Namun hal tersebut terus dibahas dalam Musyawarah Wilayah periode Ismet Mile (2001-2006) cita-cita pendidirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama baru semacam gagasan. Periode kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama  Gorontalo  Drs. H.Karim Pateda, MM (2007-2012) telah ada semangat menunjukkan langkah-langkah untuk mendirikan Perguruan Tinggi dalam naungan Nahdlatul Ulama. Pada periode 2012-2012 masa kepengurusan Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I

Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si secara berulang mendiskusikan Llangkah-langkah mendirikan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo terus dibahas dengan Almarhum Drs. Abd. Karim Rauf, M.Pd.I yang saat itu menjabat wakil ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan Dan hasil diskusi ini disampaikan pada beberapa orang aktivis Nahdiyyin Dikson Yasin SH.I, MH, Arfan Nusi, M.Hum, Taufiq Ayuba, M.Hum. Imran Nihali, M.Pd, Alfian Mato, M.Pd, Helmi Rasyid, S.Pd. Ariyanto Mopangga, S.Ag secara aktif membahas dan mengkaji tentang pendirian perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo.

Akhirnya pada  12 Juli 2015 Ariyanto Mopangga S.Ag Ariyanto Mopangga, S.Ag Sekretaris Umum PWNU periode 2012-2017. mengundang Dr.H. Ridwan Tohopi, M.Si Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Mantan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kotamadya Gorontalo periode  Abdul Muin Mooduto 1993-1997 sebagai inisiator pendiri Perguruan Tinggi Nadlatul Ulama Gorontalo untuk mepresentasekan Rencana Pendidirian Universitas yang dihadiri oleh Tokoh Nahdltatul Ulama Almarhum K.H. Abdul Gafir Nawawi, MA, Ketua Dewan Surya PW NU Gorontalo, Almarhum Drs. Abdul Karim Rauf, M.Pd.I  Wakil Ketua PWNU, Hj. Doli Hanani, M.Pd (Wakil Ketua Muslimat  Provinsi Gorontalo), Asma Napu, S.Pd (Muslimat  Kota Gorontalo), Suleman Adadau, S.Pd.I (Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bone Bolango),   Risman Ibrahim, SH.I (Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pohuwato), Ibrahim T. Sore, M.Pd (Ketua Pengurus Cabang  Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo), Heriyanto Dalango M.Pd, dari (Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Boalemo) Imran Nihali, M.Pd (Organ Perisai Putih) dan beberapa orang dari pengurus Gerakan Pemuda Anshor, Pengurus Fatayat provinsi, kabupaten Kota serta aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berlatar Nahdiyyin.    Di Gedung Aula KH Abas Rauf Gedung  ex SMA Pancakarsa/Tridharma jalan Jamaluddin Malik Gorontalo, di tempat inilah awal Pertama di Presentasikan Naskah Akademik dan Bentuk Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Perguruan Tinggi ini semula mengambil nama Universitas Islam Gorontalo (UIG) yang pernah ada di Gorontalo yang diprakarsai oleh ulama dan tokoh-tokoh Nahdiyin berafliasi dari Universitas  Islam Indoensia (UII) Yogyakarta namun karena alasan historis, perguruan tinggi UIG yang berafliasi dari UII Yogyakarta tidak  berlanjut. Dan akhirnya tergantikan dengan Institut Agama Islam Negeri Filial Alauddin yang saat ini telah menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kontruksi Bangunan dan Bentuk Universitas Islam Gorontalo ini di presentasekan oleh Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si dengan formasi sebagai berikut :

  1. Fakultas Sains dan Teknologi dengan Program Studi ( Teknik Pertambangan, Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Statistika)
  2. Fakultas Agama dan Studi Islam dengan Program Studi S1 ( Ilmu Perpustakaan, Jurnalistik dan Akuntansi Syariah)
  3. Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan dengan program studi S1 (Konservasi Hutan. Konservasi Pesisir Laut, Sosial Ekonomi Perikanan)
  4. Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Kesehatan dengan Program Studi S.1 (Dokter Hewan, Gizi dan Terapi Gigi)
Hasil presentase disimpulkan oleh Sekretaris Wilayah  Nahdlatul Ulama Ariyanto Mopangga, S.Ag selaku pemimpin rapat  saat itu  agar hal ini segera beroleh respon dan dukungan dari semua pengurus wilayah, Kabupaten Kota Badan Otonom dan Muslimat dan seleuruh tokoh dan ulama berserta umat Nahdlatul Ulama Gorontalo untuk segera mewujudkan beridirinya perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo. Hal ini juga diperkuat oleh KH Abdul Gafir Nawawi, MA Rois Surya PW Nahdlatul Ulama Gorontalo agar Ulama, tokoh Nahdiyyin dan semua komponen aktivis nahdiyyin untuk merealisasikan sekaligus menyusun semua bahan kajian yang menjadi kebutuhan persyaratan Universitas.

Proses Pendirian

Pasca presentase tahun 2015 mengalami stagnan sampai 2016, terjadi kevacuman. Hal ini disebabkan  karena berakhirnya masa periode kepengurusan Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pdi. Pada Musyawarah Wilayah menjelang pemilihan ketua dan pengurus wilayah periode 2017-2022 dalam sidang komisi di tetapkan bahwa Nahdlatul Ulama Gorontalo sudah harus memiliki Perguruan Tinggi. Seiring dengan  hasil Musyawarah Wilayah ini berakhir dengan terpilihnya Dr. H. Zulkarnaen Suleman, M.Hi sebagai Ketua Umum, Katib Amm Dr. H. Anis Naki, MM, Rais Surya KH. Abdul Gafir Nawawi, MA  Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo Masa Khidmat 2017-2022

Berdasarkan amanah musyawarah wilayah Nahdlatul Ulama, sambil menunggu Surat Keputusan dari Pengurus Besar, Ketua Terpilih Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi menunjuk Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si sebagai Ketua Pendiri Perguruan Tinggi Nahdalatul Ulama Gorontalo. Konsep pendirian ini terus di sebarluaskan pada semua pengurus cabang dan Badan Otonom. Hingga pada tanggal 19 Januari 2017  pertemuan Ketua terpilih Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi bersama pengurus Cabang kabupaten kota bertempat Rumah Makan Saung Telaga Biru dengan inti pembahasan rapat adalah memantapkan pendirian Universitas Nahdlatul Ulama.

Menindak lanjuti pasca pertemuan Rumah Makan Saung  Dr.H.Ridwan Tohopi, M.Si meminta kesediaan Ariyanto Mopangga, S.Ag dalam jabatan selaku sekertaris Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menjadi sekertaris Tim Pendiri Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Untuk memantapkan pemenuhan persyaratan Pendidirian. Maka ketua dan sekretaris pendiri Universitas Nahdlatul Ulama menghubungi beberapa akademisi di perguruan tinggi lain (IAIN-Universitas Gorontalo, STIKES Bina Mandiri) untuk membantu penyusunan borang program studi, masing-masing sebagai berikut :

Pelindung Penasehat     : Prof. KH, Dr. Said Aqil Siroj, MA (Ketua Umum PB NU)

Prof. KH. Ma’ruf Amin, (Rois PB NU)

Prof. KH Yahya Chollil Staquf. MA (Katib Aam PBNU)

Dr. KH. Helmy Faishal Zaini, ST, MM (Sekertaris Umum PB NU)

Prof. KH. Muhammad Nasir, MA, PhD.AK. (Menristek DIKTI RI/

Ketua PP LPTNU)

Drs. H. Rusli Habibie, M.AP  Gubernur Gorontalo (Mustasyar

PWNU)

Dr. Drs. H. Idris Rahim Wakil Gubernur Gorontalo (Mustasyar

PWNU)

Pengarah/Konstributor     :

1.  Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd  Bupati Gorontalo/

Mustasyar PCNU    Kabupaten Gorontalo

  1.   H.  Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE, MM Bupati Pohuwato/
        Mustasyar PCNU  Kabupaten Pohuwato
  1. Dr. H. Indra Yasin, SH.MH Bupati Gorontalo  Utara
        Mustasyar PCNU Kabupaten Gorontalo Utara
  1. Darwis Moridu Bupati Boalemo  Mustasyar PCNU
        Kabupaten Boalemo
  1. H. Marten Taha, M.AP Walikota Gorontalo/Mustasyar PCNU
       Kota Gorontalo

6.. Hamim Poe S.Kom, MH Bupati Bone Bolango/ Mustasyar

PCNU Bone Bolango

Penanggung Jawab         :     Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi (Ketua umum PW NU

Gorontalo)

  1. Abdul Gafir Nawawi, MA. Rais Surya PW NU Gorontalo
      Dr. H. Muh. Afifi, MA (Wakil Ketua PP-LPTNU)

Lukmanul Khakim, M.Si (Sekjen PP-LPTNU)

  1. Mahmud (Humas PP-LPTNU)
  2. Manan (Korwil PBNU di Gorontalo)
      Dr. KH. Salim Al Djufri, MA (Penghubung PWNU dan PBNU)

Ketua Pendiri                     :    Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si

Sekretaris                            :    Ariyanto Mopangga, S. Ag

Tim Penyusun Borang

  1. Taufiq Ayuba M.Hum (Penangung Jawab Borang Jurnalistik, Sosek Perikanan dan vokasi Tata Boga)
  2. Rinaldi Datungsolang, M.Pd (penanggung jawab boring Teknik Rekayasa Pertambangan)
  3. Al Junaid Bakari (Penangung Jawab borang Teknik Lingkungan)
  4. Dikson Yasin, MH dan Abdur Rahman Adi Saputera, MH (Penangung Jawab borang ilmu Hukum)
  5. Alvian Mato, M.Pd (Penangung Jawab borang Ilmu Perpustakaan, Teknik Pakan Ternak dan Konservasi Hutan)
  6. Yusnita Taligasing, M.Psi (Penangung Jawab borang Psikologi)
  7. Ahmad Nanag Kadir, M.Pd (Penangung Jawab borang Kedokteran Hewan dan Terapi Gigi)
  8. Fredi S. Gani, M.Si (Penangung Jawab borang Kesejahteraan Sosial)
  9. Herdi Mohamad, MT (Penangung Jawab borang Teknik Mesin)
  10. Asril, MT (Penangung Jawab borang Teknik Arsitektur)
  11. Arfan Nusi, M.Hum (Penangung Jawab borang Statistika dan Vokasi Tata Busana)
  12. Sarfan Tabo (Penangung Jawab borang Studi Pemerintahan)
  13. H.Ridwan Tohopi, M.Si (Penangung Jawab borang Universitas)

Tim penyusun ini dilengkapi dengan beberapa orang pengurus Cabang kabupaten Kota dan Badan Otonom lainnya seperti Gandi Rauf S.Ag dan Kamri Alvi, S.Pi yang banyak memfasilitasi kebutuhan sekretariat, Fathan Boulu, M.Pd yang banyak membantu tata persuratan termasuk pembuat konsep spanduk (baliho) dan undangan pertemuan TIM, Nurhikmah Bula, MH, Syamsi Pomalingo, M.Pd dan Hermon Monoarfa yang aktif hadir dalam rapat-rapat TIM, juga para aktivis PMII dan HMI yang datang silih untuk memberi support  atas pendirian Universitas Nahdlatul Ulama, termasuk Helmi Rasyid, S.Pd (wartawan ) yang selalu mempublikasikan perkembangan pendirian melalui Media online, Koran dan Radio. Sekretariat Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo menngunakan Rumah Pribadi Ketua PW NU Dr.H. Zulkarnaen Suleman, M.HI berlokasi di kelurahan Dulalowo complex Perumahan Bali Kota Gorontalo

Hasil audience Dr. H. Ridwan Tohopi,M.Si (Ketua pendiri Universitas) dan Dr. H. Zulkarnaen Suleman, M.Hi (Ketua PWNU) dengan Bupati Nelson membuahkan hasil dimana Bupati Gorontalo, Prof.Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd untuk kepentingan pelayanan pendidikan tinggi dan atas nama pemerintah dan masyarakat memberi hibah tanah seluas 2 hektar berlokasi di Kelurahan Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sebagai kawasan lokasi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Hal ini merupakan dukungan dan apresiasi pemerintah Daerah atas adanya perguruan tinggi di Kabupaten Gorontalo.  Sementara persyaratan dukungan dari aspek hukum (Akta Notaris) dan jaminan  anggaran dan surat-surat penting lainnya sebagai syarat berdirinya sebuah universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo  langsung dengan PP-LPTNU sebagai lembaga penanggung Jawab utama Pendirian Pendidikan Tinggi di Indonesia  di bawah Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Disaat proses penyusunan borang program studi dan borang universitas serta pemenuhan persyaratan pendirian Universitas sementara perampungan, pada tanggal 6 September 2016 Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA berkunjung ke Gorontalo untuk melantik pengurus Wilayah dan pengurus Cabang  3 Kabupaten (Bone Bolango, Gorontalo dan Gorontalo Utara) pelantikan pengurus secara bersama di laksanakan di Pesantren Sirojuddin Thalibbin   Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Disamping itu Ketua PBNU KH. Said Aqil Siraj juga turut memberi Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan sebelum beliau (ketua PBNU) balik ke Jakarta Ketua PBNU menghadiri Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang berlokasi di atas Tanah Hibah Bupati Nelson Pomalingi seluas 2 ha di Kelurahan Pone Kecamatan Limboto Barat kabupaten Gorontalo. Hadir dalam peletakan Batu pertama pembangunan Gedung Rektorat Universitas itu Gubernur Gorontalo yang diwakili Assisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dr. H. Anis Naki,  Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, dan Undangan pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi se provinsi Gorontalo, Tokoh Agama, Tokoh, Adat, tokoh Masyarakat, Ulama Nahdiyyin dan Mahasiswa perguruan Tinggi sekitar serta aktivis mahasiswa PMII dan HMI. Sebelum Sambutan Ketua PBNU dalam acara peletakan batu pertama di awali dengan presentase pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo oleh Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si (Inisiator / Ketua Pendiri ) Pengantar oleh Ketua PWNU (Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi) Turut Memberi Sambutan Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd (Bupati Gorontalo) dan yang sambutan yang mewakili Gubernur Gorontalo disampaikan langsung oleh Dr. H. Anis Naki, MM (Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo / Katib Amm PWNU). Acara ini di tutup dan di doakan oleh KH. Abd. Gafir Nawawi, MA). Saat ini Pematangan Lahan Kampus dan Pembangunan Gedung Rektorat telah mencapai 30 % dan biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh (Dr.H. Zulkarnain Suleman, MH (ketua PWNU Gorontalo)

Setelah Borang program studi dan universitas rampung pada tanggal 28 Desember 2016 Ketua Tim Pendiri Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si berangkat ke Jakarta menyerahkan dokumen pendirian Univertas NU Gorontalo ke Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) untuk diproses lanjut ke Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Tim lainnya Ahmad Nanang Kadir dan Sarfan Tabo berangkat ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah IX Makasar  Makasar pada tanggal 6 Januari 2017 mengantar dokumen lampiran usulan pendirian UNUGO.

Penilaian Kelayakan

Pada Tanggala 16 Januari 2017 Pengurus Pusat LPTNU membentuk TIM yang diketuai oleh Sekretaris LPTNU Dr.Lukman Alkakim,MA bersama Dr.H.Muhammad Afifi,MA, Nurul Huda, M.SI, berkunjung ke Gorontalo untuk mengengecek kelayakan pendirian Universitas dibawah naungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang lahan, Gedung persiapan perkuliahan, dan diakhiri dengan diskusi/dialog antara TIM PP LPTNU dan Tim pendiri bersama Ketua PWNU bersama pengurus  disekretarian PWNU Jalan Agus Salim Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah dimana secretariat ini PWNU juga merupakan markas Tim pendirian Universitas NU

Selanjutnya pada  Tanggal 17 April 2017 Bertempat di Hotel Slipi Senayan Jakarta di laksanakan Bimbingan teknis pertama dan evaluasi dokumen usulan pendidirian Univeritas NU Gorontalo, bersama usulan pendidirian STIKES Cirebon. Hasil bimbingan dan evaluasi dokumen pendirian terdapat beberapa catatan pendirian Universitas untuk diperbaiki terutama Dosen dan Tenaga Kependidikan, Aspek Hukum dokumen lembaga pengusul (PBNU) dan Lahan  kampus yang luasnya minimal 1 (satu) hektar telah bersertivikasi atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Dokumen Pendirian UNUGO terus dilengkapi dan akhirnya pada tanggal 9 Maret 2017 Ketua Pendiri Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si di damping  salah satu tim penyusun Borang (sarfan Tabo, M.Si) atas perintah Wakil Ketua LPTNU Dr. Muh. Syarif Afifi, MA untuk mendatangi Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Makasar untuk menyampaikan permintaan Rekomendasi Usulan Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada tanggal yang sama 9 Maret 2017 Dokumen Usulan UNUGO ini di apload pada Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI (SILEMKERMA)  Berdasarkan Usulan Tim Pendiri dan atas dorongan Kemenristek Dikti.

Pada tanggal 12-13 Maret 2017 Lembaga Layanan Dikti wilayah IX berkunjungan ke Gorontalo untuk melaksanakan visitasi kelayakan pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Setelah Tim L2Dikti wilayah IX Sulawesi memeriksa dan mengkaji serta menganlisis 20 program studi yang diusulkan. maka TIM Visitasi L2Dikti menetapkan dan merekomendasikan 12 (dua belas) program studi yang disetujui dengan nama prodi sebagai berikut :

  1. Program Studi S1 Studi Pemerintahan
  2. Program Studi S1 Konservasi Hutan
  3. Program Studi S1 Sosial Ekonomi Perikanan
  4. Program Studi S1 Teknik Arsitektur
  5. Program Studi D4 Terapi Gigi
  6. Program Studi S1 Teknik Mesin
  7. Program Studi S1 Statistika
  8. Program Studi S1 Ilmu Hukum
  9. Program Studi S1 Psikologi
  10. Program Studi S1 Kesejahteraan Sosial
  11. Program Studi S1 Teknik Lingkungan
  12. Program Studi S1 Kedokteran Hewan
Rekomendasi 11 (sebelas) program studi yang layak dan di setujui (L2Dikti) ini dikirim ke Direktur Kelembagaan Kemenristek Dikti Jakarta sebagai kelengkapan usul pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Berdasarkan hasil rekomendasi L2Dikti wilayah IX Makasar terkait dengan persetujuan pembukaan program studi di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo setelah diadakan penelitian vadilidasi kelayakan Usulan prodi UNUGO yang telah diapload pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti, maka sesuai dengan surat  Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 550/LA/KL/2017  20 Maret 2017 maka ada 5 Program studi yang harus diperbaiki ( S1 Teknik Arsitektur, S1 Kedokteran Hewan, S1 Kesejahteraan Sosial, S1 Sosial Ekonomi Perikanan dan S1 Psikologi ) disamping itu Tim Pendiri harus melengkapi aspek hukum (sertivikat Tanah dan Dokumen Akta Notaris PB NU, Jaminan Penggaran Program studi). Untuk memenuhi kelengkapan dokumen usulan maka Direktorat Kelembagaan Kementerian Riset Dikti RI mengundang Ketua Tim Pendiri untuk mengikuti Bimbingan Teknis ke 3 di Jakarta. Dan hasil bimbingan teknis perampungan perbaikan usulan dokumen prodi dan aspek hukum yang belum sesuai terus dibenahi dan dikirim kembali ke Direktorat Kelembagan Kemenristek-Dikti

Pada tanggal 10-11 Mei 2017  Kemenristek-Dikti menurunkan Tim Gabungan (BAN PT, DIKTI) melakukan Visitasi kelayakan Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Betempat di Gedung Kuliah yang berlokasi di Jalan Jamaluddin Malik, Tim visitasi melakukan pemeriksaan dan penyesuaian dokumen baik dari segi ketenagaan (Dosen) dan tenaga non kependidikan (tenaga administrasi) Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIP) Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasional) dalam proyeksi pengembangan Universitas 20 tahun. Penganggaran dan seluruh jaminan keuangan Universitas termasuk sarana dan prasarana (status tanah, gedung perkuliahan, kursi kuliah, meja dosen) yang diakhiri dengan peninjauan lapangan untuk mengecek fisik.

Pasca Visitasi Tim Gabungan yang dibentuk oleh Kemenristek Dikti RI  merekomendasikan persertujuan pendirian Universitas dengan beberapa perbaikan persyaratan baik dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis berupa tenaga dosen, tenana non kependidikan, pustakawan, sertivikasi lahan, Jaminan Anggaran, kurikulum, RIP, Renstra dn Renop) termasuk persyaratan Fisik berupa Gedung Perkuliahan dan Gedung Pelayanan Akademik Rektorat dan Ruang Dosen). Hampir setahun kelengakapan persyaratan ini di penuhi dan Secara stimultan Tim pendiri bekerja untuk memenuhi kekurangan persyaratan ini, terutama terkait dengan ketenagaan (dosen) maupun status tanah yang terus diadakan. Dan Akhirnya tanggal 16 sd 29 Juni Ketua Pendiri Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si didampingi Herdi Mohammad, ST.MT dan Vicky Katili, SP, M.Si ke Jakarta untuk menyelesaikan perbaikan pemenuhan persyaratan borang  sampai selesai.

Setelah dilakukan negosiasi tentang kekurangan lahan perkuliahan dan untuk menutupi jumlah lahan yang dipersyaratakan seluas 1 hektar, maka Ridwan Tohopi, M.Si Ketua Pendiri bersama Herdi Mohammad ST,MT kembali ke Gorontalo mengurus peminjaman Tanah beserta Gedung Milik Orang Tua Herdi Mohammad melalui Akta Notaris di Pinjamkan untuk memenuhi kekurangan Lahan yang menjadi persyaratan utama pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Alhamdulilillah atas perjuangan yang panjang Tim Pendiri Universitas dan Doa Seluruh Ulama Nahdiyyin Gorontalo dengan dukungan penuh Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Tinggi LPTNU, KH. Abdul Manan, KH. Muh. Salim Al Djufri serta Dengan Rahmat Allah swt Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Resmi menandatangani Surat Keputusan nomor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo sesuai nomor 582/KPT/I/2018 tanggal 29 Juli 2018 atas Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan 11 (sebelas) Program Studi : 1). Program Studi S.1  Statistika, 2) Program Studi S.1 Teknik Mesin, 3) Program Studi S.1 Kesejahteraan Sosial, 4) Program Studi S1 Studi Pemerintahan, 5) Program Studi S1 Teknik Arsitektur, 6) Program Studi S1 Ilmu Hukum, 7) Program Studi S1 Psikologi 8) Program Studi S1 Konservasi Hutan, 9) Program Studi S1 Sosial Ekonomi Perikanan, 10) Program Studi S1 Teknik Lingkungan dan 11) Program Studi D4 Terapi Gigi. Sementara untuk program studi S1 Kedokteran Hewan masih tertunda sambil menunggu terpenuhinya persyaratan administrasi.

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2018 bertempat di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta Surat Keputusan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo diserahkan Prof. Moh. Nasir, PhD,Ak (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) kepada ini Prof.Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA (Ketua PBNU) selaku panggung Jawab Perkumpulan Perguruan Tinggi di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Penyerahan SK ini dihadiri oleh Ketua Umum PW NU Gorontalo Dr. H. Zulkarnaen Suleman, M.Hi didampingi oleh, Arianti Mopangga S.Ag Sekretaris Umum PWNU, Syarif Mbuinga, S.Pdi, SE, MM Bupati Pohuwato Muh. Kamri Alwi, Sarfan Tabo, bersma pengurus Besar PNBN lainnya. Kemudian Prof.Dr. KH  Said Aqil Siroj,MA (Ketua PBNU) menyerahkan Surat Keputusan Universitas Nahdlatul Ulama dan Surat Keputusan Rektor Pertama Universitas Nahdlatul Gorontalo Dr. H. Ridwan Tohopi kepada Dr.H.Zulkarnain Suleman, M.Hi (Ketua Wilayah NU Gorontalo) untuk melaksanakan kegiatan Akademik Universitas

Setalah Surat Keputusan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dan Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama diterima oleh Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si selaku Rektor pertama Universitas Nahdlatul Ulama dengan masa Khidmad 2018-2023 berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2018 langsung mengundang Tim Pendiri untuk melaksanakan penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2018-2019. Setelah universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo memiliki mahasiswa 132 orang maka pada tanggal 7 Pebruari 2019 Prof.Moh.Nasir PhD.Ak bertempat di Jalam Sapta Marga Bypass Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo meresmika Universitas Nahdlatul ulama yang dihadiri oleh semua wakil Gubernur Gorontalo Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM bersama unsure Forum Komunikasi Daerah (Forkominda) Gorontalo, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Gorontalo, para Kyai, Ulama, Dewan Suryo dan Khatib Pengurus NU Wilayah, Kabupaten/Kota. Prasasti Peresmian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo di tandatangani oleh Prof.Dr. Moh. Nasir, PhD.Ak Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan pemberian Hibah Pemerintah Provinsi Gorontalo oleh wakil Gubernur Gorontalo sebesar 100 (seratus juta rupiah) untuk Operasional Universitas Nahdlatul Ulama

4 Bulan dari Diresmikannya Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo maka pada tanggal 25 Mei 2019 bertempat di Gedung PBNU jalam kramat Raya Jakarta Dr.H. Ridwan Tohopi, M.Si Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo resmi dilantik oleh Prof.Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA (Ketua PBNU) atas nama Perkempulan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Gorontalo disaksikan oleh Prof. Dr. H. Moh Nasir, Ph.D, Ak selaku Pimpinan Pusat LPTNU dan juga sebagai Menteri Agama, dan para Rektor Universitas Nahdlatul Ulama se Indonesia, para Pengurus Besar NU, Ketua PWNU Gorontalo Dr.H.Zulkarnain Suleman, M.Hi.

Alhamdulillah untuk sementara ini Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan kondisi yang ada sampai dengan tahun akademik ke dua 2019-2020 Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo pendaftan mahasiswa baru bertambah sejumlah 317 orang, dan secara struktur baru didampingi oleh Hedi Muhammad, ST, MT selaku wakil Rektor, 11 Ketua Program Studi dan 33 dosen tetap prodi dan universitas, 3 orang Kepala Bagian, 2 orang pimpinan unit (Pangkalan Data dan Armanyz) dan 3 staf dan 1 operator. Insya Allah Program Studi, Fakultas, Biro dan Lembaga penunjang akademik (LP3M dan LPM) ini akan bertambah seriing dengan perkembangan universitas baik dari segi bertambahnya mahasiswa maupun anggaran universitas.

Demikian Sejarah Berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang disusun dan ditulis oleh Pusat Data Statistik (Statistic Centre) tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan penelusuran dan wawancara dengan berbagai pihak terkait dengan pendirian Universitas Nadlatul Ulama Gorontalo sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi tentang sejarah pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.